Beranda » Opini » HT dan Politikus Etnis Tionghoa Jelang 2014

HT dan Politikus Etnis Tionghoa Jelang 2014

Rabu, 31 Juli 2013 | 15:25 WIB
HT dan Politikus Etnis Tionghoa Jelang 2014








oleh Tom Saptaatmaja (kolumnis, banyak menulis artikel Tionghoa; alumnus STFT Widya Sasana Malang dan Seminari St Vincent de Paul)

“Jangan simpan telur dalam satu keranjang, betapa pun amannya.” (Pepatah Tiongkok). Wiranto sudah mendeklarasikan diri menjadi calon presiden pada 2 Juli lalu, berpasangan dengan rekan separtai, Hary Tanoesoedibjo (HT), sebagai cawapres. Deklarasi diadakan di Hotel Grand Mercure Jakarta dan dihadiri lebih dari 1.000 kader Partai Hanura.

Menarik bahwa setelah 15 tahun reformasi, yang di antaranya ditandai dengan Tragedi Mei 1998, yang banyak menjarah banyak toko etnis Tionghoa, bahkan banyak perempuan Tionghoa diperkosa, kini muncul pasangan ini. Dalam pernyataannya saat pendeklarasian, Wiranto siap berdiskusi tentang peran dan posisinya dalam Tragedi Mei 1998.

Seperti diketahui, ketika itu Wiranto menjabat Menteri Pertahanan, Keamanan, dan Panglima ABRI, sehingga kerap dikaitkan dengan isu pelanggaran hak asasi manusia. Wiranto hanya menyebut bahwa apa yang dilakukan ketika itu selalu berdasarkan hukum dan kebijakan negara.

Sosok HT
Yang lebih menarik adalah pencalonan HT yang beretnis Tionghoa. HT yang lahir di Surabaya, 26 September 1965, termasuk pengusaha sukses. Pada 1011, Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia, dan HT menduduki peringkat ke-22 dengan total nilai kekayaan US$ 1,19 miliar.

Saat ini HT memegang beberapa jabatan strategis, di antaranya sebagai CEO MNC Group, yang memiliki banyak stasiun TV, koran, dan radio. Keputusan HT maju semakin menambah banyak pemilik media yang terjun ke politik. HT menyusul langkah ARB pemilik TV One serta Surya Paloh pemilik Metro TV dan media grup. Tidak heran, ada kecemasan publik bahwa media akan dijadikan kendaraan politik bagi para pemiliknya yang terjun dalam kancah politik kita.

Lepas dari peluang Wiranto-HT termasuk kecil, karena bisa terganjal raihan partainya (Hanura) tak mampu meraih 20 persen suara dalam pemilu legislatif, langkah HT mencalonkan diri sebagai cawapres merupakan langkah berani. Ini karena pasca-Tragadi Mei, ada sebagian etnis Tionghoa apatis terhadap politik, bahkan memilih menjauhi politik atau “apolitik”. Namun sejak 2004, ketika digelar pemilu presiden pertama, gairah politik sebagian etnis Tionghoa muncul kembali.

Adanya kegairahan dalam beberapa tahun terakhir ini mirip dengan kondisi menjelang Pemilu 1955. Sebagaimana di era parlementer dulu yang penuh kebebasan, etnis Tionghoa saat ini juga berpartisipasi dalam berbagai partai politik atau bebas memilih capres-cawapres manapun.

Aksentuasi tidak terletak pada etnisitasnya, melainkan lebih pada hak warga negara yang bebas berpartisipasi dalam berpolitik, bukan dimarjinalisasi lagi. Marjinalisasi memang pernah dirasakan etnis ini di era Orba.

Terkait marjinalisasi, boleh jadi ada yang bertanya bukankah dalam era Orba, mendiang Pak Harto berperan besar dalam mendongkrak naiknya beberapa konglomerat Tionghoa di masa itu? Namun menurut Leo Suryadinata, pakar etnis Tionghoa dari National University, Singapura, naiknya para konglomerat itu tak lebih hanya sekadar sebagai broker atau cukong. Sebagaimna prinsip dalam hukum dagang di manapun, sejauh menguntungkan, semua adalah teman.

Namun seperti sudah disinggung di atas, ketika Orba hendak berakhir, banyak perempuan Tionghoa dijadikan sasaran kebencian dalam Tragedi 13-15 Mei 1998. Konon kebencian dalam tragedi itu merupakan buah dari persepsi bahwa etnis Tionghoa dianggap dekat dengan Soeharto. Apalagi, Soeharto juga menunjuk Bob Hasan alias The Kian Seng sebagai menteri perindustrian dan perdagangan, meski hanya menjabat selama dua bulan (Maret-21 Mei 1998).

Padahal kenyataannya, selama 32 tahun rezim Soeharto, etnis ini sungguh dipinggirkan. Simak saja larangan atas berbagai kegiatan budaya etnis ini, mulai dari ritual keagamaan, adat istiadat, bahkan bahasa. Imlek pun dilarang dirayakan di muka umum. Larangan itu tertuang dalam Inpres No 14/1967. Lalu etnis ini memilih lebih banyak berkutat di bidang ekonomi (homo economicus).

Maka ketika Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, yang diawali dengan kerusuhan 13-15 Mei 1998, perlahan tapi pasti etnis ini mulai memiliki kegairahan lagi untuk berpartisipasi dalam beragam bidang kehidupan, termasuk politik. Oleh sebab itu, ada yang menilai langkah HT maju sebagai cawapres jelas merupakan terobosan atau mungkin merupakan pendidikan politik bagi siapa pun, khususnya bagi etnis Tionghoa yang alergi politik.

Tapi ada pula yang menilai HT bisa bebas maju sebagai cawapres karena ada perjuangan dan kerja keras dari para aktivis Tionghoa yang sudah berjuang terlebih dahulu agar etnis ini sungguh diterima sebagai bagian integral bangsa ini. HT malah dinilai tidak pernah berkeringat sama sekali.

Memang dahulu para aktivis Tionghoa bersama aktivis kebangsaan lainnya dengan penuh keringat berjuang mewujudkan adanya pengakuan dan jaminan kesetaraan dari negara bahwa etnis ini bukan “outsider” lagi.

Bahkan pengakuan dan jaminan itu kini sudah dituangkan dalam regulasi, seperti UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan dan UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dengan adanya jaminan hukum ini, etnis Tionghoa punya posisi setara dengan warga bangsa yang lain.

Spekulasi dan Motif
Maka dilihat dari kacamata UU tersebut, keputusan HT maju sebagai cawapres sebenarnya sesuatu yang wajar saja. Namun harus diakui ada berbagai spekulasi atau penilian miring terkait motif HT terjun dalam bidang politik.

Ada yang menyebut, keputusan HT terjun ke kancah politik sebagai cawapres hanya demi melindungi kepentingan bisnisnya atau upaya untuk meningkatkan posisi tawar, akibat berbagai tudingan, seperti penggelapan pajak, upah buruh rendah di korporasinya atau masalah hukum terkait kasus mantan Menkes Fadillah Supari yang menyeret Rudy Tanoe (adik HT).

Juga ada yang menilai HT sekadar hendak “mem-branding” dirinya sehingga bisnis maupun sosoknya kian dikenal, demi kepentingan politik jangka panjang, jadi bukan demi politik menjelang 2014 saja. Malah ada yang sinis dengan pencalonan itu, HT sekadar ingin menambah sesuatu dalam “CV” atau riwayat hidupnya.

Bahkan di kalangan Tionghoa juga ada beragam pendapat tentang pencalonan HT. Andai Partai Hanura mampu meraih 20 persen suara dalam pileg 2014 dan KPU kelak menerima pencalonan Wiranto-HT dalam Pilpres 2014, tentu tidak semua etnis Tionghoa otomatis memilih pasangan tersebut.

Sejak dulu pilihan etnis Tionghoa, termasuk dalam memilih pasangan capres atau cawapres atau parpol dalam Pilpres atau Pileg 2014, tidak pernah berada dalam satu keranjang yang sama, sebagaimana bunyi pepatah di awal tulisan ini. (shnews.co)


Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan