Beranda » Berita Utama » Kemendagri dan KPU Saling Lempar Kesalahan

Kemendagri dan KPU Saling Lempar Kesalahan

Kamis, 12 September 2013 | 21:36 WIB
Kemendagri dan KPU Saling Lempar Kesalahan








pemilih.local – Kalangan DPR heran atas persoalan daftar pemilih yang tak kelar-kelar. Padahal KPU, Bawaslu dan Kemendagri semestinya bisa kerjasama untuk menuntaskan permasalahan daftar pemilih sebelum ditetapkan jadi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) oleh KPU pada tanggal 7 hingga 13 September 2013 mendatang.

“Proses penyusunan DPT kan ada tahapannya, kenapa di ujung tahap begini baru muncul permasalahan bahkan saling klaim tentang keakuratan DPT yang akan ditetapkan KPU,” kata Anggota Komisi II Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (12/9).

Politisi PKS itu menyesalkan sikap Kemendagri dan KPU yang saling melempar kesalahan. Menurutnya seharusnya antar instansi mengedepankan rasa tanggung jawab untuk bekerjasama dan saling membantu, karena ini adalah pertaruhan kualitas pemilu kedepan.

“Kita ingin pemilu kedepen lebih berkualitas dan syaratnya dua (KPU dan Bawaslu), penyelenggara yang profesional dan independen serta data yang akurat yang menjadi tanggungjawab Kemendagri,” imbuh Jazuli.

Ketua DPP PKS ini menyarankan, dengan realitas yang ada sekarang dimana ditemukan disparitas ketidakakuratan data yang demikian besar, tidak ada pilihan lain kecuali menunda penetapan DPT. “Tidak mungkin DPT ditetapkan jika ada instansi (Dirjen Adminduk) yang menemukan masalah terkait akurasi data yang sangat besar. Jadi saya usulkan ditunda,” tegas Jazuli.

Dalam rapat Kerja Komisi II dengan KPU, Bawaslu, dan Dirjen Adminduk Kemendagri beberapa waktu lalu, muncul polemik terkait dengan hasil persandingan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dengan DP4 yang ditemukan banyak sekali permasalahan dan ketidakakuratan data pemilih. Bahkan, Dirjen Adminduk mengklaim DPT yang akan ditetapkan KPU tidak menjadikan DP4 sebagai dasarnya. Akibatnya ditemukan ratusan ribu bahkan jutaan pemilih ganda, yang seharusnya tidak masuk daftar pemilih, tanpa NIK, dan lain sebagainya. Dirjen Adminduk sendiri mengusulkan agar penetapan DPT ditunda. (rmol)


Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan