Articles

Hasil survei kepuasan masyarakat UGM tahun 2019 menunjukkan bahwa pelayanan kepabeanan sangat baik

Okt 31, 2020 Posted in Bea Cukai 0 Comments

TRIBUNNEWS.COM-Kepabeanan telah merilis hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) 2019 secara independen yang dilakukan oleh Departemen Kepatuhan Internal dan Survei Kepuasan Pengguna (SKPL) Departemen Jasa Keuangan 2019 yang dilakukan oleh Universitas Gajada Mada.- –SKPJ dan pengguna pabean telah melaksanakan pelayanan di 3 biro, 20 kantor wilayah, 3 biro pelayanan utama, 104 biro supervisi dan pelayanan, serta 3 pusat laboratorium kepabeanan di kantor pusat pajak bea dan konsumsi, dan kepuasan mereka lebih tinggi dari tahun sebelumnya Peningkatan 4,21 4,02.

Agus Hermawan, Direktur Kepatuhan Internal, juga menyampaikan hasilnya kepada SKPL Kementerian Keuangan.

“Sebagai Satuan Kerja Internal Kementerian Keuangan, Bea Cukai telah berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan publik yang bertujuan untuk mengubah budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan. Sejak tahun 2019, Bea Cukai telah secara keseluruhan berperan sebagai penyedia layanan dan pegawai negeri. Indeks kepuasan 4,61 inci dan dinyatakan sebagai Agus.

Bea Cukai melakukan survei di enam kota besar termasuk Batam, Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar dan Balikpapan.- – -Pada saat yang sama, dilakukan investigasi terhadap hal-hal yang terkait dengan Commodity Import Settlement Service (MITA), Layanan Pemesanan Pita Pajak Konsumsi, Layanan Dokumen Impor dan Pemberitahuan Kawasan Perdagangan Bebas Bea Cukai, serta terkait dengan 11 layanan. Undang-Undang Kepegawaian, termasuk Keterbukaan / kemudahan informasi, informasi layanan, kepatuhan terhadap prosedur dengan pengaturan yang telah ditentukan, sikap karyawan, kemampuan dan keterampilan karyawan, lingkungan yang mendukung, perolehan layanan, lead time layanan, pembayaran biaya sesuai dengan aturan yang ditetapkan / Kondisi, sanksi / denda atas pelanggaran ketentuan pelayanan dan keselamatan lingkungan dan pelayanan Ditunjukkan bahwa pelaksanaan “survei kepuasan masyarakat juga merupakan perwujudan dari tugas pelayanan publik UU No. 25 tahun 2009. Oleh karena itu, hasilnya harus memberikan kepuasan kepada pengguna jasa. Wawasan terukur untuk meningkatkan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan telah menggunakan Balanced Scorecard (BSC) untuk evaluasi kinerja sejak reformasi birokrasi tahun 2007. Evaluasi kinerja dengan BSC sangat penting untuk reformasi birokrasi dan tata kelola perusahaan yang baik. .

Namun, masih perlu menggunakan layanan bea cukai dan pajak konsumsi untuk menilai dampak yang sebenarnya bagi masyarakat. Pada analisis akhir, kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan bea cukai dan pajak konsumsi menjadi standar yang harus diperhatikan guna mengidentifikasi kekurangan dan terus ditingkatkan. (*)

Leave A Comment

  • Rate this recipe: