Berikut langkah-langkah kepabeanan yang dilakukan Pandoroan untuk meningkatkan ekspor dari Sulawesi Tengah

TRIBUNNEWS.COM-Kegiatan ekspor yang dilakukan eksportir akan meningkatkan pendapatan ekspor (DHE) ke Indonesia ke depan. Pemerintah pusat kemudian menyerahkan DHE kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), insentif daerah (DID), dan dana bersama. Pendapatan (DBH) juga akan dialokasikan tepat waktu kepada peserta ekspor dan peserta komersial untuk pengembangan lebih lanjut. Kamis (23/7) lalu, Irwan Sakti Alamsyah, Kepala Kantor Pabean Pantoloan (Kantor Pabean Pantoloan), menjadi pembicara khusus dalam acara diskusi terbuka Go Ekspor Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Sulawesi Tengah. . Selain ekspor, juga dapat meningkatkan mata uang, memperbaiki neraca perdagangan, menciptakan lapangan kerja dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan. Saat ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan ekspor, memberikan kemudahan finansial, menyederhanakan sistem dan prosedur, serta mendorong arus barang. Dengan jumlah penduduk yang besar dan sumber daya alam yang melimpah dapat dijadikan modal utama untuk produksi komoditas ekspor. Dalam hal ini, kita harus bekerja sama untuk mendukung ekspor. Diharapkan di era ekonomi global, Indonesia tidak hanya menjadi negara tujuan ekspor negara lain, tetapi juga penghasil barang ekspor, ”ujar Ilwan. –Mengembangkan dan mengamankan perdagangan luar negeri dalam acara Biro Perindustrian dan Perindustrian Dalam konteks perdagangan di Provinsi Sulawesi Tengah, Irwan juga memaparkan mekanisme pemantapan barang ekspor dan manfaat ekspor daerah serta IKM peserta perdagangan. “Barang ekspor dibawa ke daerah pabean. Dia menjelaskan.

Ia melanjutkan bahwa saat ini IKM akan membawa potensi dan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia, karena menyumbang 57% dari PDB Indonesia dan menyerap 97% dari PDB Indonesia. Namun jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Pasifik, proporsi penduduk IKM Indonesia dalam Expo tersebut masih tergolong rendah. Kami telah mengambil langkah konkret dengan memberikan berbagai kemudahan perpajakan bagi industri yang ingin mengekspor produknya, seperti kawasan berikat, pusat logistik berikat (PLB), dan “Impor ke Tujuan Ekspor (KITE) IKM”. “Kami sangat senang membantu IKM yang ingin menggunakan fasilitas kami. Kami berharap tidak ada lagi kekhawatiran dan keragu-raguan, karena selama ini kami tahu telah terjadi hambatan komunikasi antara masyarakat dengan adat istiadat. Untuk mewujudkan visinya, adat istiadat bekerja. Reformasi dan selalu lakukan perbaikan dalam proses bisnis dan integritas, ”pungkasnya. (*)