Articles

Insentif lain Kemenkeu bagi perusahaan di Free Zone dan KITE untuk mengatasi dampak Covid-19

Jul 10, 2020 Posted in Bea Cukai 0 Comments

TRIBUNNEWS.COM-Menanggapi dampak pandemi global Covid-19, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi global, mengganggu rantai pasokan nasional dan kelangkaan barang yang tersedia di negara ini, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan No. 31 / PMK. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 04/31. 2020 13 April 2020, melibatkan insentif tambahan bagi perusahaan yang menerima fasilitas kawasan berikat (KB) dan / atau fasilitas impor dan ekspor (KITE) untuk mengelola 2019 Penyakit Coronavirus / Covid -19 Dampak Bencana.

Syarif Hidayat, direktur bea cukai internasional dan antarlembaga, mengungkapkan bahwa karena kesulitan bahan baku, pandemi Covid-19 menyebabkan perusahaan KB dan KITE menghadapi hambatan dalam proses produksi dan juga mempengaruhi penurunan kinerja ekspor negara tersebut. . -Seperti yang kita semua tahu, perangkat KB dan KITE disediakan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk menyerap tenaga kerja dan mendorong ekspor dalam bentuk pajak dan insentif prosedural. Perusahaan-perusahaan ini berorientasi ekspor dan telah mensubkontrakkannya kepada pembeli di negara lain, termasuk pasokan bahan baku, sebagian besar dari mereka dari luar negeri. Dalam hal ini, Indonesia dapat mengambil manfaat dari pasokan tenaga kerja KB dan KITE.

Selain itu, Sharif menjelaskan bahwa pandemi ini telah menyebabkan peningkatan permintaan domestik untuk produk-produk yang mencegah penyebaran coronavirus, seperti alat pelindung diri (PAD) yang sebagian besar diproduksi oleh KB. Dan layang-layang.

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan melalui PMK untuk memberikan insentif tambahan dalam bentuk perluasan proses bisnis KB dan KITE, serta insentif untuk pengiriman produk KB dan KITE. Digunakan untuk mengurangi dampak virus korona, insentif untuk menyediakan pasokan medis kepada karyawan, dan insentif pajak untuk pengiriman bahan baku dari daerah setempat.

Insentif lain untuk perusahaan keluarga berencana yang disebutkan dalam PMK ini meliputi:

Insentif tambahan untuk perusahaan.KITE yang disebutkan dalam PMK ini meliputi:

Syarif berharap bahwa PMK ini dapat digunakan dalam Covid Selama periode pandemi -19, perlakuan bea cukai dan keuangan perusahaan KB dan KITE memberikan peluang untuk mengklarifikasi dan memberikan perlindungan hukum, dan untuk memberi perusahaan-perusahaan ini pilihan untuk mengganti pasar lokal dengan bahan baku yang diimpor dari produksi lokal dan pasar ekspor.

“Tentu saja, kami juga berharap dapat memenuhi kebutuhan internal komoditas untuk mencegah penyebaran virus corona dalam bentuk APD. Untuk tenaga medis dan masyarakat luas,” harap Syarif. Rishdianto Budi Irawan, Ketua Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP), mengucapkan terima kasih kepada Bea Cukai atas peran aktifnya dalam mengelola dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, berbagai kemudahan yang telah diperoleh dapat meningkatkan daya beli masyarakat melalui relaksasi fiskal, sehingga meningkatkan perekonomian.

Leave A Comment

  • Rate this recipe: