Articles

Pemerintah menyetujui perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia

Jul 08, 2020 Posted in Bea Cukai 0 Comments

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang persetujuan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia.

Untuk memperkuat kemitraan ekonomi global antara Indonesia dan Australia. Mempromosikan pembangunan ekonomi nasional melalui kerja sama perdagangan internasional. -Sesuai dengan metode yang disepakati dalam perjanjian kemitraan ekonomi, rencana pengurangan tarif untuk Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia telah dirumuskan. Untuk menerapkan peraturan tersebut, Kementerian Keuangan mengeluarkan “Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif” dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 / PMK.010 / 2020 tentang penetapan tarif bea masuk dalam kerangka kerja Indonesia-Australia Dan PMK No. 82 / PMK.04 / 2020 tentang prosedur pengenaan bea masuk atas barang-barang Australia sesuai dengan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia.

Syarif Hidayat, kepala bea cukai internasional dan antarlembaga, menyatakan bahwa PMK telah diterbitkan sebagai dasar hukum dan pedoman untuk pemberian prosedur tarif preferensial setelah perjanjian kemitraan disetujui.

“PMK mengatur sejumlah masalah, termasuk prosedur pengumpulan tarif lain, preferensi tarif impor untuk barang-barang impor dari Provence, Australia, dan tarif kuota tarif khusus untuk kode komoditas HS, Syarif mengatakan:” Diimpor dari Australia. -Menurut “Perjanjian Kerjasama Ekonomi Global Indonesia-Australia”, sesuai dengan peraturan hukum tentang prosedur untuk mengenakan tarif pada barang impor, tarif impor diterapkan. PMK berlaku untuk barang-barang impor yang diimpor dari dokumen deklarasi pabean atau barang-barang yang berasal dari daerah pabean Dokumen-dokumen deklarasi pabean mengimpor barang-barang ke gudang berikat, zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau zona ekonomi khusus, dan telah memperoleh nomor registrasi dan tanggal dari lokasi pabean Sejak diberlakukannya PMK ini, kewajiban pabean telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Pabean.

PMK 81 / PMK.010 / 2020 dan PMK 82 / PMK.04 / 2020 akan mulai berlaku pada 5 Juli 2020. Untuk pengguna layanan yang membutuhkan informasi lebih lanjut, mereka dapat menghubungi bea cukai untuk menghubungi 1500225 atau melalui chat online.ly/bravobc. (*)

Leave A Comment

  • Rate this recipe: