Articles

Pemerintah menyetujui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

Okt 23, 2020 Posted in Bea Cukai 0 Comments

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ratifikasi “Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia” dan “Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia”. Indonesia dan Australia, serta melalui kerjasama perdagangan internasional untuk memajukan pembangunan ekonomi nasional.

Sesuai dengan metode yang disepakati dalam “Economic Partnership Agreement”, rencana penurunan tarif impor dari “Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement” telah dirumuskan.

Untuk mengimplementasikan peraturan ini, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan baru. Bentuk regulasi Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 81 / PMK.010 / 2020 meliputi penetapan tarif impor dalam kerangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia dan peraturan PMK 82 / PMK.04 / 2020, Seputar tata cara pengenaan bea masuk atas barang impor sesuai dengan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Australia-Indonesia.

Syarif Hidayat, Kepala Bea Cukai Internasional dan Antar Departemen, mengungkapkan PMK telah diterbitkan sebagai landasan hukum dan pedoman. Prosedur pemberian tarif preferensi setelah persetujuan dari Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. Syarif mengatakan: “PMK mengatur beberapa hal, termasuk prosedur lain untuk pengenaan tarif preferensial untuk ikan bass yang diimpor dari Australia, dan tarif pajak kuota khusus untuk impor kode HS 16 Australia.” – Pajak impor dipungut dan didasarkan pada “Indonesia -Australian Comprehensive Economic Cooperation Agreement adalah peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemungutan pajak impor atas barang impor.

Ketentuan PMK berlaku untuk dokumen atau barang yang berasal dari luar daerah pabean, termasuk pemberitahuan pabean impor, termasuk Pemberitahuan pabean barang yang dimasukkan ke dalam gudang berikat, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau kawasan ekonomi khusus, serta tanggal dan tanggal pendaftaran pabean yang telah memperoleh kewajiban pabean telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan sejak berlakunya KMP ini.

Mulai 5 Juli 2020, PMK 81 / PMK.010 / 2020 dan PMK 82 / PMK.04 / 2020. Bagi pengguna jasa yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Customs Contact Center di 1500225 atau melalui live chat. situs ly / bravobc. (*)

Leave A Comment

  • Rate this recipe: