Articles

Membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, Bea Cukai Aceh dan pajak konsumsi dengan bawang merah 24,5 ton

Okt 26, 2020 Posted in Bea Cukai 0 Comments

TRIBUNNEWS.COM-Guna membantu mendorong pembangunan ekonomi masyarakat terdampak wabah Covid-19, bantuan bea cukai dari Bea Cukai Wilayah Kanwil dan Balai Karantina Pertanian (BBKP) Belawan, Bea Cukai Sumatera Utara dan Kantor Belawan 24,5 ton kucai didatangkan melalui dua pemerintah daerah Provinsi Aceh Timur dan Negara Bagian Aceh Tamiyang.

Dua perwakilan pemerintah daerah menerima subsidi di halaman Pabean Belawan, pejabat yang berwenang dan perwakilan TNI dan Polri, Jumat (5/6).

Kepala Kantor Pajak Bea dan Konsumsi Daerah Isnu Irwantoro Aceh mengatakan, kucai sumbangan yang dikemas dalam 2.722 karung seberat 9 kilogram, total harganya 167.049.339 Indonesia melindungi. Ia menjelaskan, barang bawang merah tersebut berasal dari KM Rajawali GT 15 Nomor 104 / QQd yang merupakan hasil litigasi yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan impor yang sah, termasuk dokumen manifest kargo (manifes) yang belum terisi. Patroli Laut Bea Cukai berhasil menyelesaikan tugas tersebut dan menggunakan kapal patroli BC 30004 untuk berlayar di perairan Aceh Tamion Air pada Rabu (20/5). Ia mengatakan: “Untuk penyelundupan bawang merah, kerugian negara dari departemen perpajakan diperkirakan mencapai 58,5 juta rupiah.” – kata Isnu dalam bentuk bawang merah ke Aceh Tamiang dan Asia Timur Pemerintah daerah Qi (Aceh Timur) memberikan bukti bahwa pengujian tersebut telah dilakukan di laboratorium isolasi. Oleh karena itu, ditetapkan tidak ada Organisme Karantina Tumbuhan Karantina (OPTK) di bidang pertanian, serta kandungan timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) berada di bawah Batas Maksimum Residu (BMR). Isnu mengatakan, Balai Besar Bea dan Cukai Belawan dan Karantina Pertanian Belawan akan menggunakan barang-barang hasil operasi agar masyarakat dari kelompok rentan dapat memanfaatkannya. Mereka, terutama yang terkena pandemi Covid-19. Mengenai amandemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang dilaksanakan sesuai dengan Pasal 102 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006, yaitu siapa saja yang membawa barang impor yang tidak tercantum dalam daftar penyelundupan akan dihukum. Dalam industri impor, hukuman minimal satu tahun, pidana maksimal 10 tahun, denda minimal Rp50 juta dan maksimal Rp5 miliar. — Melalui sanksi hukum ini diharapkan pelaku usaha dan masyarakat tidak menyelundupkan dan / atau membeli barang selundupan, sebagai bentuk partisipasi warga dalam upaya melindungi produsen bawang merah dengan cara melindungi masyarakat dan lingkungan dari penyakit akibat penyakit. Impor tumbuhan, hewan, dan hasil sampingnya, serta peningkatan daya saing industri nasional dan peningkatan penerimaan bea masuk dan perpajakan nasional. (*)

Leave A Comment

  • Rate this recipe: