Articles

Selama PSBB, “ganjil genap” tidak berlaku untuk sepeda motor DKI Jakarta

Des 30, 2020 Posted in Otomotif 0 Comments

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2020 yang mengatur tentang penerapan pembatasan sosial berskala besar dalam masa transisi menuju masyarakat yang sehat, aman, dan produktif.

Salah satunya diatur dalam kendali gubernur atas cara transportasi. Pemerintah Provinsi DKI di Jakarta akan menempuh berbagai langkah, mulai dari penggunaan mobil pribadi point-to-point hingga penggunaan sepeda sebagai alat transportasi. Sepeda motor dan alat pengatur parkir terletak di luar jalan (di luar jalan raya) dan ruang dimana jalan tersebut berada (jalan raya), namun terdapat pembatasan pada unit tempat parkir.

Syafrin Liputo, agen Direktur Dinas Perhubungan DKI Jakarta, mengungkapkan pada awal Agustus tidak ada au pair. Pada Jumat (21/8/2020) Syafrin mengatakan WIB pukul 06.00-10.00 WIB pagi dan pukul 04.00-21.00 WIB malam.

Dengan diterapkannya Ganjil Genap, masyarakat dapat menggunakan plat nomor kendaraan untuk mengatur waktu.

Orang dengan pelat nomor ganjil dapat melakukan aktivitas bernomor genap di rumah, begitu pula sebaliknya. Karenanya, masyarakat berperan dalam mengurangi penyebaran wabah COVID-19 di wilayah ibu kota. Selain itu, pada masa transisi ini, lanjut Syafrin, semua ruas jalan memprioritaskan pejalan kaki dan pesepeda sebagai sarana perjalanan sehari-hari warga. Jarak Hari

– Baca: Jika situasi positif korona terus meningkat, Pemprov DKI akan berikan opsi ganjil genap untuk sepeda motor

– Pasal 10 menetapkan “tempat parkir khusus sepeda” Hal tersebut diatur di banyak tempat antara lain tempat parkir kantor, tempat parkir mall, halte bus, dermaga, stasiun dan pelabuhan / terminal.

Khusus tempat parkir sepeda di perkantoran dan pusat perbelanjaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) . Pemprov DKI diwajibkan memberlakukan 24 jam paritas untuk semua ruas jalan di Jakarta-pada saat yang sama, bagi operator angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan umum, angkutan air, dan angkutan kereta api harus mematuhi aturan tersebut. Adapun nakhoda dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:

1. Membatasi jam buka sesuai dengan ketentuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan / atau instansi terkait;

2. Menyediakan tempat penyimpanan sepeda untuk sarana transportasi.

“Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020, saya berharap ia dapat meningkatkan disiplin masyarakat dan penegakan hukum untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19. Ia mengatakan:” Terlepas dari pembatasan ini, saya juga berharap dapat pulih dari pandemi COVID-19. Semua aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga. “

Leave A Comment

  • Rate this recipe: